HPN 2026: Delegasi Pers Sumbar Berangkat ke Banten Tanpa Dukungan Pemerintah Daerah, Menimbulkan Pertanyaan Soal Prioritas dan Martabat

Dirgantaraku.com- Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang seharusnya menjadi momen kehormatan bagi seluruh insan pers Indonesia. Namun bagi delegasi jurnalis asal Sumatera Barat, perjalanan tahun ini terasa berbeda. Bukan karena cuaca atau kondisi perjalanan, melainkan karena kurangnya dukungan dan rasa empati dari para pemimpin daerah di Ranah Minang, yang seharusnya menjadi pijakan bagi kemajuan profesi pers di daerah tersebut.

Para kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota di Sumatera Barat tampak kompak tidak memberikan dukungan apapun untuk keberangkatan delegasi pers. Padahal bukan rahasia umum lagi bahwa pejabat daerah tersebut seringkali menjadi konsumen setia jasa publikasi – gemar bersolek di depan kamera, haus akan headline yang memuji kinerja, namun reaktif jika pers mulai mengangkat isu-isu kritik terkait kebijakan. Pers dianggap mitra strategis saat dibutuhkan untuk pencitraan atau kepentingan politik menjelang pemilihan kepala daerah, namun mendadak dikesampingkan saat momentum HPN tiba.

Ketidakhadiran fasilitasi dan dukungan ini bukan sekadar masalah anggaran, melainkan refleksi dari mentalitas penguasa yang tampaknya melupakan makna pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sumatera Barat adalah daerah yang melahirkan tokoh besar pers seperti Adinegoro dan Rohana Kudus, namun kini dipimpin oleh mereka yang tampak kurang menghargai profesi wartawan. Keengganan memberikan dukungan moral maupun fasilitasi nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah intelektualitas daerah itu sendiri. Tanpa ketukan tuts kibor dan goresan pena jurnalis, prestasi yang dibanggakan oleh pemerintah daerah mungkin tak akan pernah terdengar oleh masyarakat luas.

Pernyataan bahwa ini masalah anggaran tampaknya tidak bisa diterima begitu saja, mengingat terdapat ketidakadilan yang jelas dalam tata kelola anggaran daerah. Uang rakyat yang dikelola pemerintah mengalir deras untuk kegiatan seremonial, penyewaan baliho promosi diri pejabat, dan bahkan perjalanan dinas yang seringkali hasilnya tidak jelas, namun justru “kering kerontang” saat diminta mendukung penguatan kapasitas pers. Ini menunjukkan adanya skala prioritas yang cacat – di mana kemewahan dan pencitraan lebih diutamakan daripada menjaga nyala api demokrasi yang dirawat oleh para jurnalis.

Absennya dukungan ini mengirimkan sinyal bahaya apakah pemerintah daerah hanya menginginkan pers yang “manis” – yaitu pers yang hanya menerima siaran pers humas, mencatat pidato tanpa pertanyaan, dan tidak mengangkat kritik terhadap kebijakan. Jika pengabaian ini adalah bentuk hukuman karena pers Sumbar seringkali mengangkat isu-isu kritis, maka para penguasa tersebut sedang melakukan kesalahan sejarah. Pers yang sehat tidak lahir dari belas kasihan pemerintah, namun pemerintah yang sehat mutlak membutuhkan pers yang dihargai dan diberi ruang untuk bekerja profesional. Dengan mengabaikan keberangkatan delegasi pers, pemerintah daerah juga memutus jembatan komunikasi dengan rakyatnya sendiri.

Delegasi pers Sumatera Barat tetap akan berangkat ke Banten dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Namun mereka membawa beban kesan bahwa di Ranah Minang, kepedulian pemimpin terhadap profesi pers tampak “mati suri”. Saat delegasi dari provinsi lain hadir dengan dukungan penuh sebagai bentuk kebanggaan atas media lokalnya, kontingen Sumbar justru harus melangkah dengan usaha sendiri. Kita ingatkan kepada para pemimpin daerah bahwa jabatan mereka bersifat sementara, namun goresan sejarah yang ditulis oleh pers akan bertahan lama. Jika narasi sinergi dan kolaborasi hanya sebatas jargon kosong, maka pers Sumbar akan berdiri dengan lebih tegas – bukan untuk bermusuhan, namun untuk menjaga martabat profesi yang tidak bisa dibeli dengan janji manis atau dibunuh dengan pengabaian.