Lapas Kelas IIA Bukittinggi Gelar Tes Urin Pegawai dan WBP, Wujudkan Lingkungan Bebas Narkoba

Bukittinggi -Dirgantaraku.com,-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi melaksanakan kegiatan tes urin sebagai bagian dari program aksi yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan (tanggal menyesuaikan). Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai serta 50 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan tujuan utama deteksi dini, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan internal.

Kegiatan tes urin dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Nanang Rukmana. Didampinginya Kepala Pengamanan Lapas (KPLP), Abdul Silaban, serta seluruh jajaran petugas yang terlibat dalam pelaksanaan proses ini.

Pelaksanaan tes urin dilakukan secara transparan dan mengacu pada prosedur yang berlaku secara nasional. Hal ini menjadi bentuk komitmen nyata Lapas Bukittinggi dalam upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Nanang Rukmana menegaskan bahwa tes urin merupakan langkah konkret untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. “Tes urin ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan penguatan pengawasan internal, baik terhadap pegawai maupun warga binaan, guna memastikan Lapas Kelas IIA Bukittinggi tetap bersih dari narkoba serta terjaganya integritas seluruh jajaran,” ujarnya.

Sementara itu, KPLP Abdul Silaban menyampaikan bahwa kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan seluruh komponen terhadap aturan yang berlaku di lingkungan Lapas. Bagi WBP, tes urin dilakukan secara acak guna menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses pengawasan yang dilakukan.

Melalui pelaksanaan tes urin ini, Lapas Kelas IIA Bukittinggi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang fokus pada pencegahan narkoba serta penguatan tata kelola dan pengawasan internal di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.