Reses Perorangan Hari Ke-2 Asril SE: Serap Keinginan Masyarakat di Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang

BUKITTINGGI-Dirgantaraku.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai NasDem, dapil Sumbar III, Asril SE, melanjutkan kegiatan reses perorangan pada hari kedua, Jumat (6 Februari 2026), di RT 02 RW 01 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Acara yang bertujuan untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat ini dihadiri oleh berbagai unsur warga dari RW 02 dan RW 03.

Dalam sambutan awalnya, Asril menjelaskan bahwa ini merupakan reses pertamanya yang fokus pada silaturahmi dan pendengaran langsung aspirasi masyarakat. “Rises ini yang pertama yaitu bersilaturahmi, bersilaturahmi kami sebagai wakil perwakilan Bapak Ibu di provinsi, maka perlu kita bersilaturahmi baik dengan tamu-tamu maupun seluruh warga sehingga apa-apa yang menjadi permasalahan di Kelurahan bisa saya sampaikan di rapat-rapat provinsi,” ucapnya. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban yang diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. “Setiap anggota DPRD provinsi wajib datang menemui masyarakat daerah dapilnya sebanyak minimal tiga kali dalam setahun. Pada kesempatan berbahagia ini, pertemuan antara anggota DPRD dengan masyarakat di buka ruang agar masyarakat menyampaikan permasalahan-permasalahan, keluhan-keluhan, serta harapan-harapan untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah,” jelasnya. Asril menambahkan, “Ini bagian dari bukti hadirnya pemerintah provinsi di Kota Bukittinggi, oleh sebab itu manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini.”

Acara resmi dibuka dengan doa keselamatan yang dipimpin oleh Feri Malin Mudo, kemudian diikuti dengan sambutan dari Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Chandra. Dalam sambutannya, Zulhamdi mengajak warga untuk memanfaatkan kesempatan bertemu dengan anggota dewan provinsi secara maksimal. “Kita tahu kondisi Kota Bukittinggi saat ini tengah menjalankan efisiensi anggaran, sehingga banyak hal yang mungkin tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Melalui Bapak Asril, harapannya semua keluhan dan keinginan masyarakat bisa sampai ke tingkat provinsi untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, Zulhamdi juga menyampaikan komitmen untuk membantu menyelesaikan aspirasi yang masuk dalam kewenangan kota. “Sebagai wakil ketua DPRD kota, saya siap berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera mencari solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh saudara-saudara warga hari ini,” tambahnya.

Setelah sambutan, kegiatan berlanjut ke sesi diskusi dan dialog langsung antara Asril SE dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Asril menyampaikan bahwa banyak aspirasi yang disampaikan oleh warga. “Sebagian besar aspirasi yang kami terima memang berada dalam kewenangan pemerintah kota, namun beruntung hari ini kita dihadiri oleh Bapak Zulhamdi Nova Chandra yang juga menjabat sebagai Ib Pangulu Alam. Dengan kehadirannya, kita bisa langsung mencari jalan keluar dan langkah tindak yang tepat untuk setiap permasalahan yang disampaikan,” ungkapnya.

Mengenai masalah pengelolaan pariwisata terintegrasi yang menjadi perhatian masyarakat, Asril menjelaskan bahwa isu tersebut membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. “Pariwisata terintegrasi adalah topik yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dalam forum seperti ini. Oleh karena itu, kami akan segera menyusun forum khusus untuk membahas secara detail apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat terkait pengelolaan pariwisata di wilayah ini, sehingga tanggapan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Untuk permasalahan terkait bencana alam yang disampaikan dengan kondisi yang cukup berat, Asril menegaskan bahwa hal tersebut memerlukan kajian mendalam terlebih dahulu. “Kita tidak bisa sembarangan mengambil kesimpulan atau memberikan janji tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, melalui Bapak Chandra, kami telah meminta Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi untuk melakukan kajian menyeluruh terkait permasalahan yang disampaikan hari ini. Ada dua titik lokasi yang menjadi fokus, dan semoga kajiannya bisa segera selesai sehingga kita bersama-sama bisa merencanakan sumber pembiayaan yang akan dialokasikan untuk penanganannya,” tuturnya.

Dalam hal penyediaan jaminan tenaga kerja, terutama untuk anggota Kelompok Binaan Lapangan Kerja (KBLK), Asril mengklarifikasi kondisi yang sebenarnya. “Tadinya kami mengira seluruh anggota KBLK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, namun setelah melakukan verifikasi, ternyata hanya sebagian yang masuk dalam kategori tersebut,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Asril menyampaikan upaya yang akan dilakukan. “Kebetulan Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki program Universal Health Coverage (UHC). Untuk anggota KBLK yang bukan PPPK paruh waktu, kami akan mendorong agar mereka bisa terdaftar dalam program jaminan UHC milik pemko, sehingga mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak,” paparnya.

Terakhir, terkait permintaan pelatihan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Asril menjelaskan bahwa anggaran untuk program pelatihan tersedia sepanjang tahun dengan beberapa kriteria tertentu. “Kita tidak bisa memberikan pelatihan kepada orang yang belum memiliki usaha sama sekali. Prinsipnya, bagi mereka yang sudah memiliki usaha sekecil apapun dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, akan langsung kami masukkan dalam program pelatihan. Bagi yang belum memenuhi kriteria, kami mendorong untuk mencari teman usaha dengan jenis usaha yang sama sehingga bisa dibentuk kelompok khusus untuk mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka,”imbuhnya.