Brigjen TNI (Purn) Edi Imran Percayakan Ketua DPD LHI Sumatera Barat kepada Dr (c). Riyan Permana Putra

Padang -Dirgantaraku.com,-Ketua Umum Laskar Hukum Indonesia (LHI), Brigjen TNI (Purn) Edi Imran, SH, MSi, MH, telah secara resmi mempercayakan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LHI Provinsi Sumatera Barat kepada Dr (c). Riyan Permana Putra, SH, MH.

Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi dan penguatan struktur organisasi LHI di tingkat daerah. Tujuan utama adalah untuk mendorong peran advokasi hukum, pengawasan kebijakan publik, serta meningkatkan literasi hukum di tengah masyarakat Sumatera Barat.

Ketua Umum LHI menegaskan bahwa Riyan Permana Putra dinilai memiliki kapasitas, integritas, serta pengalaman yang mumpuni dalam bidang hukum dan advokasi masyarakat. Menurutnya, keberadaan organisasi seperti LHI sangat membutuhkan figur yang tidak hanya menguasai hukum secara akademis, tetapi juga memiliki keberanian moral dalam membela kepentingan masyarakat luas.

“Riyan Permana Putra memiliki rekam jejak itu,” ujar Edi Imran dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa LHI sebagai organisasi yang bergerak di bidang hukum dan pengawasan publik memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga supremasi hukum, serta memastikan hak-hak masyarakat terlindungi secara konstitusional sesuai dengan dasar negara.

Sementara itu, Dr (c). Riyan Permana Putra menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin DPD LHI Sumatera Barat. Ia menyatakan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini adalah amanah besar. LHI harus hadir sebagai organisasi yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” tegas Riyan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan fokus untuk memperkuat tiga pilar utama, yaitu advokasi hukum, pendidikan hukum publik, serta pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di Sumatera Barat.

Riyan juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan langkah konkret berupa konsolidasi kepengurusan tingkat kabupaten/kota serta penyusunan program kerja prioritas. Beberapa program yang akan digalakkan antara lain pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan penguatan peran pengawasan terhadap kebijakan publik. Dengan penunjukan ini, diharapkan LHI Sumatera Barat semakin aktif dan progresif dalam memperjuangkan prinsip keadilan, transparansi, dan supremasi hukum di Ranah Minang.