BUKITTINGGI, Dirgantaraku.com – Tradisi berdagang masyarakat Minangkabau yang kuat ternyata belum sepenuhnya menjamin produk lokal menembus pasar nasional. Keprihatinan itu disampaikan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Helvi menegaskan, tantangan utama UMKM Sumatera Barat bukan pada jiwa wirausaha. “Orang Minang tidak perlu diajar berdagang, tetapi difasilitasi,” ujarnya. Menurut dia, kemampuan berdagang telah menjadi modal sosial yang turun-temurun, namun produk-produk unggulan daerah di sektor kuliner, kerajinan, fesyen, dan usaha keluarga masih kesulitan naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, serta Direktur Operasional Bank Nagari Zilfa Erizon. Festival ini menjadi pertemuan pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem usaha mikro.
Menurut Helvi, kesenjangan terbesar terletak pada akses pasar. Banyak produk UMKM telah memiliki kualitas dan kekhasan daerah, tetapi terkendala standardisasi, kemasan, legalitas, merek, dan strategi pemasaran. Ia menekankan pembinaan tidak boleh berhenti pada pelatihan, melainkan harus berorientasi pada hasil berupa temu bisnis, masuknya produk ke ritel modern, hotel, restoran, dan platform digital.
Dari sisi pembiayaan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional hingga 28 Juni 2026 telah mencapai Rp 147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur atau 50,83 persen dari target Rp 300 triliun. Di Sumatera Barat, penyalurannya disebut sekitar Rp 6,5 triliun. Pemerintah juga mendorong digitalisasi layanan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM) untuk mempermudah akses legalitas, pendataan, dan informasi program.
Gubernur Mahyeldi menyoroti peran perempuan sebagai penggerak utama UMKM keluarga, serta pentingnya kemudahan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal untuk memperluas pasar. Ia menyebut penerbitan NIB di Sumbar telah mencapai sekitar 3.000. Sementara Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menegaskan penataan kota yang baik menjadi kunci ekosistem usaha, mengingat eratnya kaitan perdagangan dan pariwisata di Bukittinggi.
Kolaborasi menjadi kata kunci. Perbankan diharapkan tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga memperkuat literasi keuangan pelaku usaha. Keberhasilan pemberdayaan UMKM, kata Helvi, harus diukur dari peningkatan omzet, perluasan distribusi, dan terbukanya lapangan kerja, bukan sekadar jumlah pelatihan. Jangan sampai produk lokal hanya menjadi kebanggaan di kampung sendiri, sementara pasar nasional justru dikuasai produk dari luar.
