JAKARTA – Divisi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas Setia 08 Berdaulat (Rumah Juang Prabowo Subianto) menyambut positif mutasi sejumlah pejabat kepolisian di lingkungan Polda Sumatera Barat, termasuk sembilan Kapolres dan Kapolresta.
Mutasi tersebut tertuang dalam sejumlah Surat Telegram Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tertanggal 20 November 2026. Bagi DPP Rampas 08, pergantian jabatan ini tidak boleh berhenti sebagai rotasi biasa dan penyegaran organisasi semata, tetapi harus menjadi momentum pembenahan penegakan hukum, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., yang juga Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI), menegaskan Kapolres yang baru harus mampu menjalankan tugas sejalan dengan visi dan misi Kapolri serta arah kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Pergantian jabatan harus membawa semangat dan perubahan nyata dalam pelayanan serta penegakan hukum. Kapolres yang baru harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah negara,” tegas Syafri.
“Kami berharap seluruh pejabat yang mendapatkan penugasan baru mampu menerjemahkan visi dan misi Kapolri serta mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Sembilan Wilayah Alami Pergantian Pimpinan
Berdasarkan informasi mutasi yang diterima, terdapat sembilan wilayah di Sumatera Barat yang mengalami pergantian pimpinan kepolisian, yaitu:
- Kapolresta Padang: dari Kombes Pol. Apri Wibowo kepada AKBP Faidil Zikri. 2. Kapolresta Bukittinggi: dari Kombes Pol. Rully Indra Wijayanto kepada Kombes Pol. Imam Tarmudi. 3. Kapolres 50 Kota: dari AKBP Syaiful Wachid kepada AKBP Chandra Mata Rohansyah. 4. Kapolres Sawahlunto: dari AKBP Simon Yana Putra kepada AKBP Andis Anshori. 5. Kapolres Sijunjung: dari AKBP Willian Harbensyah kepada AKBP Mas’ud Ahmad. 6. Kapolres Solok Kota: dari AKBP Mas’ud Ahmad kepada AKBP M. Syouzar Nanda Mega. 7. Kapolres Pasaman Barat: dari AKBP Agung Tribawanto kepada AKBP Willian Harbensyah. 8. Kapolres Kepulauan Mentawai: dari AKBP Rory Ratno Ardiansyah kepada AKBP Nendra Madya Tias. 9. Kapolres Solok Selatan: dari AKBP Andreanaldo Ademi kepada AKBP Inggal Widya Perdana. Enam Persoalan Mendesak di Sumbar
Divisi Hukum DPP Rampas 08 menilai sejumlah persoalan hukum di Sumatera Barat membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari para pejabat yang baru dilantik.
Beberapa persoalan tersebut antara lain:
- Pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)
Termasuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak yang membekingi apabila ditemukan bukti yang cukup. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh pelaku di lapangan, sementara aktor intelektual dan pemodal dibiarkan bebas. - Pengawasan BBM Bersubsidi
Memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, serta menindak tegas penyalahgunaan, penimbunan, dan penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat kecil. - Pemberantasan Narkotika
Memutus jaringan peredaran narkotika hingga ke bandar dan pemasok, bukan hanya menangkap kurir dan pemakai. Sumbar harus bersih dari peredaran gelap narkotika yang merusak generasi muda. - Penanganan Konflik Agraria dan Pertanahan
Menangani konflik agraria secara profesional, objektif, dan berkeadilan, dengan mengedepankan mediasi dan kepastian hukum, bukan pendekatan represif. - Pengusutan Tindak Pidana Korupsi
Menindak dugaan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. - Pelayanan Kepolisian yang Humanis
Meningkatkan pelayanan kepolisian bagi masyarakat yang mencari keadilan, mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian perkara.
“Jangan sampai masyarakat yang mencari keadilan justru kesulitan mendapatkan kepastian hukum. Setiap laporan harus ditangani secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ungkap Syafri.
Kawal Program Presiden di Daerah
Divisi Hukum DPP Rampas 08 menegaskan jajaran kepolisian di daerah harus menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Kapolres yang baru diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dapat menghambat program pemerintah.
“RAMPAS 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto) ingin memastikan program dan cita-cita Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik serta benar-benar dirasakan masyarakat. Kami tidak ingin program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
DPP Rampas 08 menyatakan siap mendukung institusi Polri dalam menjalankan tugas negara, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat.
Menurut Syafri, kritik dan pengawasan masyarakat merupakan bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian, bukan bentuk permusuhan terhadap Polri.
Pihaknya berharap Kapolri dan Kapolda Sumatera Barat memastikan pergantian jabatan tersebut diikuti dengan evaluasi kinerja yang terukur, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian hingga tingkat Polsek dan Bhabinkamtibmas.
“Jangan hanya berganti orang, tetapi pola kerja dan kualitas pelayanan juga harus berubah. Jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun,” tutup Syafri Yunaldi.
