JAKARTA –Dirgantaraku.com,-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas Setia 08 Berdaulat (Rumah Juang Prabowo Subianto) melalui Divisi Hukum memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.
Rampas 08 menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah harus benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai ladang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., yang juga Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI), menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin program Presiden Prabowo Subianto disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sebagai Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto), kami tidak mau program Bapak Presiden Prabowo Subianto disalahgunakan. Program revitalisasi sekolah merupakan program untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak bangsa. Jangan sampai niat baik Presiden untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyimpangan anggaran,” tegas Syafri.
Menurut Syafri, revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan investasi negara terhadap masa depan generasi bangsa. Karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus diawasi secara serius, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan hingga laporan pertanggungjawaban.
Ada sejumlah potensi penyimpangan yang harus diantisipasi, di antaranya:
- Dugaan penggelembungan harga atau mark-up anggaran.
- Pengurangan volume pekerjaan dari perencanaan.
- Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
- Pekerjaan pembangunan yang tidak memenuhi standar kualitas dan keselamatan.
- Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.
- Dugaan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek.
“Jangan sampai bangunan sekolah terlihat selesai secara administratif, tetapi kualitasnya buruk. Keselamatan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah harus menjadi prioritas. Uang negara harus menghasilkan bangunan yang berkualitas, bukan sekadar laporan pekerjaan,” ujarnya.
DPP Rampas 08 memandang bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari jumlah sekolah yang direvitalisasi atau besarnya anggaran yang terserap. Keberhasilan harus dilihat dari kualitas bangunan, transparansi penggunaan anggaran, ketepatan sasaran, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat pendidikan.
Sebagai organisasi yang membawa semangat Rumah Juang Prabowo Subianto, Rampas 08 menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan pemerintah. Namun, dukungan tersebut harus disertai tanggung jawab untuk mengawal agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Kami mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tetapi mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan apabila ada penyimpangan. Justru kami ingin memastikan program Presiden berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dicederai oleh kepentingan oknum yang ingin mengambil keuntungan dari anggaran negara,” tegas Syafri.
Divisi Hukum DPP Rampas 08 mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan standar teknis bangunan gedung.
Rampas 08 mendorong kementerian dan instansi terkait, pemerintah daerah, inspektorat, BPK, serta aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti permulaan, pihak terkait harus menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
DPP Rampas Setia 08 Berdaulat menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal program pembangunan nasional, khususnya sektor pendidikan, agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rampas 08 juga mengajak masyarakat, komite sekolah, tenaga pendidik, pers, LSM/Ormas dan seluruh elemen terkait terkhusus kepada Kepolisian, Kejaksaan, KPK untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan revitalisasi sekolah.
“Kami ingin program revitalisasi sekolah berhasil, bangunannya berkualitas, anggarannya transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia pendidikan. Jangan biarkan program baik Presiden menjadi persoalan hukum akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Syafri Yunaldi.
