PASAMAN BARAT –Dirgantaraku.com,-Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI), Syafri Yunaldi, S.H., yang juga Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto), melayangkan peringatan keras kepada seluruh Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
Ia meminta para Wali Nagari yang baru dilantik tidak sembarangan melakukan pergantian, pemberhentian, maupun pengangkatan perangkat nagari.
Menurut Syafri, jabatan Wali Nagari bukanlah kekuasaan mutlak. Jabatan itu adalah amanah yang kewenangannya dibatasi oleh undang-undang. Pergantian Wali Nagari tidak otomatis menjadi alasan untuk mengganti seluruh perangkat nagari yang sedang bertugas.
“Jangan jadikan kantor Wali Nagari sebagai tempat membalas jasa politik atau membalas perbedaan pilihan. Perangkat nagari bukan milik pribadi Wali Nagari. Mereka adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kalau ingin membenahi, benahi berdasarkan aturan, bukan berdasarkan suka atau tidak suka,” tegas Syafri.
Syafri menegaskan, setiap keputusan Wali Nagari harus memiliki dasar kewenangan, alasan yang objektif, prosedur yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Ia mengingatkan, tindakan pejabat pemerintahan wajib berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
“Jangan sampai kewenangan yang diberikan undang-undang justru dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika kewenangan digunakan di luar tujuan yang dibenarkan hukum, itu sudah masuk ranah penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Syafri juga menyoroti pola pergantian perangkat yang kerap terjadi usai pemilihan Wali Nagari. Ia menilai perlu diwaspadai jika ada perangkat yang diberhentikan hanya karena tidak mendukung Wali Nagari terpilih, dianggap bukan tim pemenangan, atau berbeda pilihan politik.
“Perbedaan pilihan politik dalam pemilihan Wali Nagari bukan alasan hukum untuk memberhentikan seseorang. Kalau ada yang diberhentikan hanya karena tidak mendukung saat pemilihan, lalu diganti dengan orang-orang yang dianggap berjasa secara politik, dasar hukumnya harus dipertanyakan. Pemerintahan nagari bukan organisasi pemenangan politik,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemberhentian perangkat nagari tidak cukup hanya dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Nagari. Harus diperiksa apakah alasan pemberhentian memenuhi ketentuan, apakah pejabat yang menerbitkan SK berwenang, apakah prosedur sudah dipenuhi, serta apakah rekomendasi dan konsultasi dengan Camat telah dilaksanakan sesuai regulasi.
Syafri merujuk pada ketentuan perangkat desa dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam konteks nagari di Pasaman Barat, ketentuan itu harus dibaca bersama peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku, termasuk ketentuan khusus tentang perangkat nagari.
“Jangan menganggap setelah SK pemberhentian ditandatangani, persoalan otomatis selesai. Keputusan pejabat tetap bisa dipersoalkan jika bertentangan dengan kewenangan, prosedur, maupun substansi hukum,” katanya.
Lebih lanjut, Syafri meminta Bupati Pasaman Barat melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan nagari, serta seluruh Camat, tidak hanya menjadi penonton.
Menurutnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari sangat penting agar setiap kebijakan Wali Nagari berjalan sesuai hukum. Setiap usulan pemberhentian dan pengangkatan perangkat harus diperiksa secara cermat, bukan sekadar formalitas administratif.
“Jangan sampai perangkat diberhentikan, kemudian pemerintah daerah hanya menerima laporan dan mengesahkan secara administratif tanpa pemeriksaan objektif. Pengawasan bukan sekadar formalitas,” ungkapnya.
Syafri menyatakan Law Firm Dewa Keadilan Indonesia terbuka memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada perangkat nagari yang merasa dirugikan akibat keputusan pengangkatan maupun pemberhentian yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Perangkat nagari yang merasa haknya dilanggar dapat meminta salinan SK pemberhentian, meminta penjelasan tertulis mengenai alasan pemberhentian, mengumpulkan dokumen kepegawaian, serta menempuh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan takut memperjuangkan hak melalui jalur hukum. Semua harus dilakukan dengan bukti dan prosedur yang benar. Kami ingin pemerintahan nagari berjalan profesional, transparan, dan tidak menjadikan perangkat nagari sebagai korban kepentingan politik,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Syafri kembali mengingatkan bahwa pembenahan birokrasi diperbolehkan sepanjang dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan. Namun pembenahan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur maupun hak pihak lain.
“Jangan merasa menjadi Wali Nagari berarti bisa berbuat sesuka hati. Ada aturan yang mengikat, ada batas kewenangan, dan ada konsekuensi hukum dari setiap keputusan. Kalau memang ada perangkat yang tidak bekerja, evaluasi berdasarkan kinerja. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai aturan. Tetapi jangan memberhentikan orang hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan politik,” tutup Syafri.
