JAKARTA – Dirgantara ku. com, -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas 08 menyampaikan dukungan dan aspirasi agar Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago, S.I.K., dapat menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Rampas 08, T. Helmi, bersama Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., yang juga menjabat sebagai Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI).
Dukungan ini merupakan aspirasi organisasi yang didasarkan pada harapan agar kepemimpinan kepolisian di Sumatera Barat semakin memperkuat profesionalitas, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago, S.I.K., merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi atau bintang satu.
Alpen merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997, yang tergabung dalam Batalyon Wira Pratama.
Namanya tercatat dalam jajaran lima alumni Akpol 1997 yang memperoleh kenaikan pangkat dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi melalui Korps Raport pada 31 Desember 2025.
Dalam perkembangan kariernya, Alpen juga tercatat pernah mengemban penugasan di lingkungan Bareskrim Polri. Data pemberitaan mutasi Juli 2026 mencantumkan jabatan terakhirnya sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya TK II Bareskrim Polri sebelum menjadi Pati Baharkam Polri.
Latar belakang pendidikan kepolisian dan pengalaman penugasan tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang patut diketahui masyarakat.
Ketua Umum DPP Rampas 08, T. Helmi, menyampaikan bahwa aspirasi organisasi terhadap Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago merupakan bagian dari harapan agar institusi Polri terus berkembang dan semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Kami dari DPP Rampas 08 menyampaikan dukungan dan aspirasi agar Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago dapat dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakapolda Sumatera Barat. Harapan kami, kepemimpinan Polri ke depan semakin mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat,” ujar T. Helmi.
Menurutnya, Sumatera Barat membutuhkan kepemimpinan kepolisian yang mampu membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan lembaga bantuan hukum.
“Keamanan bukan hanya persoalan penindakan hukum, tetapi juga bagaimana masyarakat merasa terlindungi, mendapatkan pelayanan yang baik, dan memperoleh kepastian hukum. Itulah harapan kami terhadap institusi Polri,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., yang juga Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI), menyampaikan bahwa posisi Wakapolda memiliki tanggung jawab strategis dalam membantu Kapolda menjalankan tugas kepolisian di wilayah Sumatera Barat.
Menurut Syafri, tantangan penegakan hukum di Sumatera Barat membutuhkan perhatian serius, terutama menyangkut persoalan penyalahgunaan narkotika, dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan BBM bersubsidi, pertambangan ilegal (PETI) serta berbagai persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap kepemimpinan kepolisian di Sumatera Barat semakin memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan keadilan, sementara persoalan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya,” tegas Syafri.
Dalam perspektif hukum, ia juga mengingatkan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
DPP Rampas 08 berharap penguatan kepemimpinan Polda Sumatera Barat ke depan memberikan perhatian terhadap beberapa persoalan berikut:
- Pemberantasan PETI: Mendorong penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan mendorong legalisasi hadirnya tambang rakyat yang berkeadilan.
- Pemberantasan narkotika: Memperkuat pemberantasan jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya.
- Pengawasan tindak pidana korupsi: Mendorong penanganan laporan dugaan korupsi secara profesional dan transparan.
- Perlindungan masyarakat: Memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan akses keadilan tanpa diskriminasi.
- Reformasi pelayanan kepolisian: Meningkatkan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Ketua Umum DPP Rampas 08, T. Helmi, menegaskan bahwa organisasinya siap membangun sinergi dengan institusi Polri dalam menjaga keamanan dan mengawal kepentingan masyarakat.
Namun, sinergi tersebut tetap harus berjalan bersama fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi kemasyarakatan.
“Kami ingin Polri semakin kuat, semakin dipercaya, dan semakin dekat dengan rakyat. DPP Rampas 08 siap menjadi mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan berdasarkan hukum,” tutup T. Helmi.
Syafri Yunaldi menambahkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada institusi, negara, dan masyarakat.

DPP Rampas 08 berharap setiap proses penempatan pejabat Polri berjalan berdasarkan mekanisme, kewenangan, serta pertimbangan profesional yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sumber : Sekretariat DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto) di Jakarta
