Skip to content
Breaking News

DIVISI HUKUM DPP RAMPAS 08 APRESIASI DPR RI DAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO ATAS PENGESAHAN UU PERAMPASAN ASET SETELAH 18 TAHUN DINANTIKAN

Berita Terkini News 4 minutes read 47 views

JAKARTA –Dirgantaraku.com,-Divisi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas 08 menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026.

Persetujuan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset yang telah diperjuangkan dan dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.

Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., menyampaikan bahwa pengesahan regulasi tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk memberantas tindak pidana korupsi, mengejar hasil kejahatan, serta memulihkan kerugian negara dan masyarakat.

“Kami dari Divisi Hukum DPP Rampas 08 menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPR RI, khususnya Komisi III DPR RI, serta Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang telah menyelesaikan pembahasan hingga persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Ini merupakan momentum penting setelah masyarakat menantikan regulasi tersebut selama 18 tahun,” ujar Syafri Yunaldi.

Menurut Syafri, selama ini pemberantasan tindak pidana sering kali lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku. Padahal, terdapat persoalan besar lainnya, yaitu bagaimana negara dapat mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dimintai pertanggungjawaban melalui hukuman badan. Kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana juga harus dapat ditelusuri dan diproses untuk dirampas sesuai mekanisme hukum.

“Jangan sampai pelaku tindak pidana menjalani hukuman, tetapi hasil kejahatannya masih dinikmati oleh pelaku, keluarga, jaringan, ataupun pihak lain yang terlibat. Negara harus mempunyai instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset hasil tindak pidana berdasarkan prosedur yang sah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan UU Perampasan Aset diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan kerugian negara, termasuk menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi, korupsi, penipuan investasi, penggelapan, dan berbagai tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi.

Divisi Hukum DPP Rampas 08 juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pemerintah dalam proses pembahasan regulasi tersebut bersama DPR RI.

Menurut Syafri, pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen lintas lembaga, keberanian penegakan hukum, serta instrumen peraturan yang memberikan kepastian hukum.

“Kami berharap UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, memperkuat pemberantasan korupsi, dan menyelamatkan kekayaan negara. Semangat pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sebatas pernyataan,” ungkapnya.

Meskipun memberikan apresiasi, Divisi Hukum DPP Rampas 08 mengingatkan bahwa pelaksanaan UU Perampasan Aset harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Syafri menegaskan bahwa perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus terdapat dasar hukum, pembuktian, mekanisme pengawasan, serta kesempatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk mempertahankan haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Jangan sampai undang-undang yang dibentuk untuk memberantas kejahatan justru menjadi alat penyalahgunaan kewenangan. Aset hasil kejahatan harus ditindak secara tegas, tetapi hak masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana juga wajib dilindungi. Penegakan hukum harus tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan,” jelasnya.

Divisi Hukum DPP Rampas 08 menyatakan akan terus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset, termasuk pengawasan terhadap proses penelusuran, penyitaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan aset yang dirampas negara.

Menurut Syafri, keberhasilan undang-undang tersebut tidak cukup diukur dari pengesahannya, melainkan dari sejauh mana pelaksanaannya mampu menyelamatkan kekayaan negara dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

“Kami berharap implementasi undang-undang ini tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti memperoleh kekayaan dari tindak pidana harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan seseorang,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Syafri Yunaldi, S.H. menyampaikan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi awal babak baru pemberantasan korupsi dan pemulihan kekayaan negara di Indonesia.

“Apresiasi kami kepada DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. Kini masyarakat menunggu implementasinya. Jangan biarkan undang-undang ini hanya menjadi dokumen hukum, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen untuk menyelamatkan uang negara, mengembalikan kerugian rakyat, dan mewujudkan keadilan,” tutupnya.

Sumber : Sekretariat DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto) di Jakarta

Share
Avatar of Jonni
Written by